Journal of Studia Legalia

PERAN VITAL PERADILAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI SUBSTANTIF GUNA MENCARI ARAH PEMILU 2024

Dewi Rastikasari, Hanny Hilmia Fairuza — Wed, 29 Nov 2023 00:00:00 +0000

Pemilu 2024 di Indonesia merupakan hajat nasional yang harus diselenggarakan secara demokratis dan berdasarkan hukum sehingga peran vital peradilan sengketa hasil pemilihan umum sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya demokrasi substantif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur tentang penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan dengan kewenangan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 menjadi konsentrasi pemerintah dalam hal pemilihan umum saat ini untuk memastikan terbangunnya sinergitas kerja antar penyelenggara negara dengan institusi demokrasi dalam rangka membangun negara demokratis yang berdasarkan atas hukum. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum oleh MK harus dilakukan secara adil dengan melibatkan Bawaslu dan lembaga lain terkait sanksi pidana. Potensi sengketa pemilihan umum 2024 dapat terjadi pada proses verifikasi partai politik dan calon peserta pemilihan umum. Keterlibatan Bawaslu menjadi elemen penting dalam kasus sengketa pemilihan umum. Guna mewujudkan demokrasi substantif, peran vital peradilan sengketa hasil pemilihan umum adalah untuk menjamin keadilan substantif dalam penerapan ambang batas sengketa hasil pemilihan umum. Putusan Nomor 97/PUU menjadi bukti kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum serta fungsi MK sebagai final tafsir konstitusi.

OPTIMALISASI GREEN CONSTITUTION MELALUI UPAYA KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PERDAGANGAN TANAMAN DILINDUNGI SECARA ILEGAL

Fatina Rizka Sahila, Frans Setiawan, Mela Agustina — Wed, 29 Nov 2023 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan konsep konstitusi hijau dalam kasus perdagangan tanaman ilegal yang dilindungi oleh kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia. Menjelaskan secara gamblang dampak perdagangan tumbuhan ilegal yang dilindungi dengan stabilitas ekosistem dan sumber daya alam, dimana kepunahan akibat kejahatan ini merupakan bukti bahwa persamaan hak lingkungan hidup tidak dapat tercapai dan berdampak pada keadaan jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan yang tidak sesuai dengan fungsinya. dimana hukum dibuat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan upaya membantu meminimalisir angka kriminalitas agar semakin meningkat dan dinormalisasi oleh masyarakat. Salah satunya adalah optimalisasi perusahaan penangkaran tumbuhan dan satwa liar di Indonesia yang membantu kelestarian tumbuhan yang dilindungi sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati dan Ekosistem. Kajian terhadap teori hukum dan konsep konstitusi hijau menjadi landasan penulis untuk mewujudkan fungsi hukum sebagai kontrol sosial dan memperoleh kebijakan hukum yang lebih tegas dalam perlindungan hak lingkungan hidup.

REFORMASI REGULASI NASIONAL MENGGUNAKAN MODEL SUNSET CLAUSE SEBAGAI PENYELESAIAN OVER REGULATION DI INDONESIA

Istifahani Nuril Fatiha, Amilah Fadhlina, Kharisma Putri Wardani — Wed, 29 Nov 2023 00:00:00 +0000

Persepsi bahwa pembuat undang-undang harus selalu membuat peraturan baru menimbulkan kondisi hukum di negara Indonesia banyak mengalami overlapping dan over regulation. Ironisnya dalam dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak diselaraskan dengan upaya evaluasi dan peninjauan ulang. Beranjak dari permasalahan tersebut dibutuhkan suatu model sebagai upaya harmonisasi dan perampingan regulasi di Indonesia yang dimaksudkan agar tidak ada penumpukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal peraturan tersebut sudah tidak memiliki relevansi untuk diberlakukan. Indonesia memiliki 42.161 peraturan hingga 18 Agustus 2022 jumlah itu terdiri dari 17.468 peraturan menteri, 15.982 peraturan daerah, 4.711 peraturan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), dan 4.000 peraturan pusat, hal tersebut berdampak pada terhambatnya pembangunan. Metode Sunset Clause diterapkan sebagai upaya peninjauan kembali peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan masa berlaku. Selain itu, penerapan Sunset Clause berpotensi untuk mengurangi permohonan constitutional review di Mahkamah Konstitusi terdapat peningkatan jumlah pengajuan pengujian undang-undang dalam tiap tahunnya. Oleh karena itu, terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yang harus dibahas yaitu konsep Sunset Clause dalam pembentukan peraturan perundang undangan, komparasi negara yang telah menerapkan model Sunset Clause yaitu Korea Selatan dan Amerika Serikat (Arizona dan Texas) disertai dengan implementasi penerapan Sunset Clause di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dampak penerapan model ini dalam penegakan hukum di Indonesia dengan memperhatikan mekanisme prosedural yang melibatkan HAM, partisipasi publik, serta hak konstitusionalitas masyarakat. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan metode Sunset Clause dalam penegakan hukum di Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk mengatasi masalah over regulation dan mencapai harmonisasi dalam peraturan perundang- undangan. Langkah ini akan memberikan manfaat jangka panjang dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum, serta memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia.

MENEMUKENALI PERWUJUDAN KONSTITUSI HIJAU YANG BERCORAK ANTROPOSENTRISME DAN PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Dina Rahmasari, Putri Balqis Salsabila, Tsabbita Ahmilul Husna — Wed, 29 Nov 2023 00:00:00 +0000

Kajian mengenai konstitusi, antroposentrisme, maupun demokrasi, telah banyak dikaji, tetapi berkenaan dengan konstitusi hijau masih menyisakan persoalan. Terlebih ketika konstitusi hijau yang mengusung semangat ekologi, justru diformulasikan dalam pasal yang bernuansa antroposentrisme. Isu hukum demikian diteliti sebagai penelitian hukum doktrinal yang memanfaatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta dianalisis dengan silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1).Perwujudan konstitusi hijau dalam penerapan demokrasi di Indonesia masih bercorak antroposentrisme. Hal demikian dikarenakan seluruh konsep konstitusi hijau dirangkai dalam formulasi pasal atau batang tubuh yang mengatur mengenai HAM; 2).Idealitas perwujudan konstitusi hijau dalam penerapan demokrasi di Indonesia harus ditempuh dengan melibatkan dua hal penting. Pertama, amandemen UUD NRI 1945 dengan telaah demokrasi yang memformulasikan dan menjabarkan hak asasi ekologi (HAE) pada pasal yang terpisah dengan HAM. Kedua, penerapan ecoliteracy oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kajian nomokrasi melalui beragam putusan-putusannya.

SIMPLIFIKASI REGULASI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN OVER REGULATION DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Nelci Priskila Kulle — Wed, 29 Nov 2023 00:00:00 +0000

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat banyak jumlahnya dan cenderung mengarah pada over regulation, saling tumpang tindih, disharmoni serta menimbulkan konflik. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah untuk mengatasinya. Salah satu cara untuk mengatasi kondisi tersebut adalah dengan melakukan simplifikasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif (normative legal resources) dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan suatu simplifikasi peraturan perundang-undangan di Indonesia serta dampak yang ditimbulkan dari simplifikasi peraturan perundang-undangan tersebut terhadap penyelenggaraan negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simplifikasi peraturan perundang-undangan pelaksanaan simplifikasi regulasi di Indonesia diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti mempertahankan regulasi bilamana regulasi tersebut tidak berpotensi konflik dengan regulasi lain terutama secara vertikal serta regulasi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat serta penyelenggara negara; merevisi regulasi bilamana dalam regulasi tersebut terdapat potensi masalah dan tidak ramah urusan tetapi dibutuhkan oleh masyarakat serta penyelenggara negara; serta mencabut regulasi bilamana hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak dibutuhkan baik oleh masyarakat maupun penyelenggara negara walaupun regulasi tersebut tidak bermasalah secara legalitas. Dampak dari simplifikasi regulasi ini sederhananya adalah membuat jumlah peraturan perundang-undangan menjadi proporsional sehingga tidak menimbulkan over regulation.

REAKTUALISASI GREEN CONSTITUTION TERHADAP PRAKTIK YURIDIS: JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN

Endriyani Lestari — Wed, 29 Nov 2023 00:00:00 +0000

Gagasan mendasar negara kesejahteraan pada tataran teoretis dan praktis mengupayakan untuk kemanfaatan saat ini dan mendatang. Melalui konsep green constitution, Indonesia mengaktualisasikan norma tersebut kedalam Pasal Undang-Undang yang mengatur mengenai pengendalian dan pengelolaan lingkungan guna menjaga kestabilan dan konservasi lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan secara general merepresentasikan adanya kesejahteraan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tanpa membebankan kondisi lingkungan saat ini dan mengupayakan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Taraf konstitusionalisasi norma dalam Pasal turunan lazimnya menghendaki adanya keselerasan jaminan hak konstitusional terhadap akses lingkungan yang layak bagi masyarakat. Ruang Terbuka Hijau merupakan realisasi komitmen pemerintah untuk kepentingan masyarakat secara publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa green constitution erat kaitannya dengan kebijakan atau regulasi turunan dari konstitusi. Di Indonesia, kebijakan tersebut dimuat dalam ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Presiden. Adapun terkait korelasi dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah merupakan wujud praktis dalam realisasi konsep pembangunan yang ideal untuk iklim yang sehat terhadap kebutuhan lingkungan hidup.

KONSEPTUALISASI PEMBATASAN MATERI MUATAN OMNIBUS BILLS DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENANGGULANGAN OVER REGULATIONS DI INDONESIA

Azaria Rahmadianingrum — Wed, 29 Nov 2023 00:00:00 +0000

Indonesia adalah negara hukum pancasila. Hal ini diakui dalam konstitusinya yakni pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sebagai konsekuensinya, Indonesia menciptakan dan mengesahkan banyak peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan cita negara dan hukum. Banyaknya peraturan perundang-undangan ini menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah over regulations. Menanggapi hal tersebut, Indonesia melakukan pembenahan dengan menghadirkan sebuah metode perancangan peraturan perundang-undangan yang baru, yakni omnibus bills. Omnibus bills telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Namun, dalam pengaturannya masih belum mengakomodir pembatasan materi muatan omnibus bills. Berangkat dari hal tersebut, tulisan ini dihadirkan dengan tujuan menganalisis praktik omnibus bills di Indonesia dan Negara lainnya dan konseptualisasi pembatasan materi muatan omnibus bills dan peran Mahkamah Konstitusi dalam penanggulangan over regulations di Indonesia. Tujuan tersebut tercapai melalui metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Melalui metode penelitian tersebut, didapatkan suatu hasil terkait dengan praktik omnibus bills di Indonesia dan negara lainnya (terfokus pada negara Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Selandia Baru) serta matrikulasi pasal 64 UU P3 sebagai bentuk konseptualisasi pembatasan materi muatan omnibus bills berikut dengan ketentuan pengujian peraturan perundang-undangan apabila matrikulasi pasal tersebut terlanggar. Ketentuan pengujian tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan pengujian formil kepada Mahkamah Konstitusi.

PENGADILAN AD HOC PILKADA SEBAGAI DISTRIBUSI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Eka Anugrah Widianto Surono, Nasywa Ananditha Bilal, Nindy Rahmadani — Wed, 29 Nov 2023 00:00:00 +0000

Penyelesaian sengketa hasil pemilu yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi pada perkembangannya telah diperluas dengan masuknya wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah dan sengketa proses yang mempengaruhi hasil pemilu. Kondisi tersebut diperparah dengan menumpuknya beban yang harus ditanggung oleh MK yang hanya memiliki 9 (sembilan) orang hakim. Terlebih, berlakunya asas speedy trial yang menuntut MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus ratusan perkara yang terdaftar secara bersamaan dan harus selesai dalam waktu yang singkat. Latar belakang permasalahan tersebut, kemudian dianalisis dan dievaluasi dalam suatu keadaan yang penting untuk mendistribusikan wewenang MK dalam mengadili sengketa perselisihan hasil pemilu dan pilkada. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi berupa langkah konstruktif pelembagaan khusus di luar MK dalam rangka menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilu dan pilkada di Indonesia. Melalui penelitian empiris-normatif dan teknik analisis deskriptif-kualitatif, terdapat beberapa temuan berupa; terdapat urgensi pendistribusian wewenang MK dalam memutus sengketa pilkada, diantaranya adalah terdapat praktik ultra vires MK melalui putusannya yang memperluas wewenang MK dalam memutus sengketa pemilu serta judicial activism yang menyebabkan tumpang tindih wewenang MK dengan Bawaslu sehingga putusan Bawaslu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan beban perkara MK yang membengkak. Selain itu, pemodelan pengadilan ad hoc pilkada pada pengadilan negeri berikut upaya hukum yang tersedia dianggap menjadi mekanisme yang tepat untuk menjawab permasalahan a quo karena sesuai dengan prinsip cost and benefit, sifat kesementaraan musim pemilu, dan tidak memerlukan amandemen konstitusi.

PENGUATAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI GUARDIAN OF DEMOCRACY MELALUI MEKANISME CONSTITUTIONAL COMPLAINT DAN CONSTITUTIONAL QUESTION

Monika Esterina Situmorang, Melinda Yunita Sirait, Rofy Candra Rusdiana — Wed, 29 Nov 2023 00:00:00 +0000

Dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, hak konstitusional warga negara seringkali tercederai oleh berbagai pihak. Pencederaan tersebut dapat terlihat dari beberapa perkara, seperti Perkara Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang diajukan Eggy Sudjana, Perkara Nomor 6/PUU-V/2007 yang diajukan oleh Panji Utomo, serta banyak perkara lainnya. Sebagai negara yang menganut prinsip konstitusionalisme, Indonesia memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melindungi hak konstitusional warga negara melalui kewenangan Pengujian Undang-Undang (PUU) yang termuat dalam Pasal 24 UUD NRI 1945. Namun, kewenangan tersebut belum cukup untuk mengakomodir pelanggaran hak konstitusional warga negara mengingat pelanggaran tersebut tidak hanya datang dari penormaan undang-undang, tetapi juga dari tindakan dan keputusan pejabat negara. Tulisan ini akan menganalisis permasalahan tersebut dengan melakukan studi komparasi dengan Jerman dan Korea Selatan, yang mana mengantarkan kepada pembahasan constitutional complaint dan constitutional question. Constitutional complaint sendiri adalah kewenangan untuk menindaklanjuti pengaduan dari warga negara terkait pelanggaran hak konstitusional yang dilakukan oleh pemerintah. Berbeda halnya dengan constitutional questions, yang merupakan kewenangan menguji UU dengan kaitannya dengan suatu kasus di pengadilan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, metode pengumpulan data studi pustaka, serta pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa constitutional complaint dan constitutional question mampu mengakomodasi lebih banyak permohonan terkait pelanggaran hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan indeks demokrasi serta terwujudnya perlindungan hak konstitusional bagi warga negara.

KONKRETISASI PEMBENTUKAN BADAN REFORMASI REGULASI GUNA MENANGANI PERMASALAHAN OVERREGULATION DI INDONESIA

Wed, 29 Nov 2023 00:00:00 +0000

Salah satu permasalahan terkait regulasi di Indonesia adalah terjadinya overregulation dalamperaturan perundang-undangan baik dalam relasi vertikal maupun horizontal. Overregulation adalah suatu fenomena yang mengacu pada jumlah aturan suatu negara yang terlalu banyak disertai dengan substansi yang tidak memberi kejelasan (uncertainty) sehingga menyebabkan kondisi alienasi hukum bagi warga negaranya. Terjadinya overregulation disebabkan oleh buruknya penataan regulasi di Indonesia, seperti adanya tumpang tindih kewenangan kementerian atau lembaga yang melaksanakan penataan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah. Sistem tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap kuantitas regulasi yang membengkak. Di sisi lain, overregulation akan mengakibatkan terjadinya ketumpang tindihan, ketidaksinkronan, dan disharmonisasi antar regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dan implikasi dari overregulation serta untuk mengetahui model penyelesaian dari fenomena overregulation di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, permasalahan overregulation disebabkan karena penataan regulasi yang belum maksimal akibat buruknya sinergitas antar kementerian atau lembaga yang berwenang. Kedua, upaya penyelesaian yang dapatditerapkan adalah pembentukan lembaga khusus pembentukan perundang-undangan dengan konsep satu atap.

URGENSI PEMBENTUKAN PERADILAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA MENCIPTAKAN DEMOKRASI SUBSTANSIF

Nuri Vina Mawaddah, Kharisma Wulan Fadhila — Wed, 29 Nov 2023 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya, yakni menawarkan gagasan berupa kosepsi pembentukan lembaga peradilan Pemilihan Umum yang lebih ideal. Peradilan Pemilihan Umum yang kami tawarkan dalam penelitian ini nantinya akan diposisikan sebagai puncak peradilan atau peradilan tertinggi dalam penyelesaian permasalahan Pemilu, guna memastikan agar penyelesaian sengketa Pemilu terhenti pada satu lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan diakitkan dengan metode Reform Oriented Research yang berfokus pada produk-produk hukum, sistematika hukum, asas-asas hukum, konsistensi hukum, perbandingan hukum dengan negara lain serta menggunakan pendekatan doktrinal untuk memerikas peraturan perundang-undangan untuk menyelesaian permasalahan dan sengketa Pemilihan Umum baik nasional maupun internasional. Hasil penelitian menujukkan bahwa perlunya membentuk lembaga peradilan yang dimaksudkan mampu menyelesaikan keseluruhan sengketa pemilihan umum secara independent, final dan mengikat. Arahnya adalah untuk menyederhanaan sistem dan lembaga dalam kualifikasi penyelesaian permasalahan dan sengketa Pemilu. Pembentukan peradilan Pemilu sebagai cabang dari kekuasaan kehakiman baru menjadi penting. Hal demikian dimaksudkan agar peradilan Pemilu berdiri secara independent, imparsial, tidak dibawi dan tidak diperngaruhi oleh lembaga manapun.

KAJIAN TEORITIS PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILU

Indra Bayu Nugroho — Wed, 29 Nov 2023 00:00:00 +0000

Pemilihan umum merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam negara yang menjunjung tinggi demokrasi seperti Indonesia. Sukses atau tidaknya suatu pemilihan umum tidak hanya ditentukan atas dasar pemungutan suara yang dilakukan namun juga mencakup pada penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum Pemilu Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana pembentukan pengadilan khusus di Indonesia dalam bingkai keadilan dan kepastian hukum dalam Pemilihan Umum, selain itu juga dikaji secara mendalam mengenai penyelesaian permasalahan hukum pemilu di Indonesia yang mencakup pada tindak pidana pemilu, sengketa administrasi pemilu, sengketa proses pemilu dan sengketa hasil (rekapitulasi) dalam Pemilihan Umum. Pengadilan khusus pemilu merupakan wacana yang patut untuk direalisasikan dengan mekanisme pembentukan kamar baru di Mahkamah Agung serta membatasi hierarki pengadilan tersebut hanya sampai pada pengadilan tinggi untuk mencapai stabilitas kepastian dalam pemilihan umum selain itu kompetensi relatif dari pengadilan khusus pemilu dan kamar politik dan pemilihan umum di mahkamah agung mencakup pada penanganan seluruh permasalahan hukum pemilihan umum. Penelitian ini didesain menggunakan metode penelitian kualitatif yang secara khusus menggunakan metode studi kepustakaan atau library research.