AKSENTUASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN MAFIA TAMBANG MELALUI PENERAPAN SISTEM INTEROPERABILITAS DALAM MENDORONG KEWENANGAN OTONOMI DAERAH YANG BERKEADILAN

Abstract

Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan yang mengamanatkan tanggung jawab
negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu aspek yang paling signifikan dari peran
negara adalah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Pengelolaan SDA yang
baik dan berkelanjutan menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum
yang diamanatkan oleh konstitusi. Salah satu bentuk dari pengelolaan SDA ialah hadirnya
pertambangan. Akan tetapi, pengelolaan pertambangan memiliki risiko terjadinya perusakan dan
pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memainkan peran
aktif dalam menciptakan tata kelola yang efektif. Meskipun demikian, saat ini terdapat kelemahan
yang mencolok dalam implementasi tata kelola pertambangan. Salah satu masalah utama adalah
kurangnya transparansi dalam proses pemberian izin serta identitas penerima izin. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis dan memberikan solusi terkait kejahatan mafia tambang untuk
menjamin lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan,
yaitu penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis
menemukan berbagai permasalahan yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan lingkungan hidup
di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya penegakan hukum terhadap kejahatan mafia
tambang melalui penerapan sistem interoperabilitas dalam mendorong kewenangan otonomi daerah
yang sejalan dengan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman guna mengoptimalkan
instrumen hukum yang berlaku. Hadirnya mekanisme ini dapat menyelesaikan permasalahan mafia
tambang di Indonesia.