ANALISIS HUKUM TINDAKAN DPR DALAM MENGESAMPINGKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PILKADA : IMPLIKASI DAN KONSEKUENSI HUKUM

Abstract

Upaya penegakan demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidaklah cukup apabila hanya mengandalkan pemerintah, melainkan dibutuhkan  pula partisipasi aktif masyarakat di dalamnya. Termasuk memberikan pengawasan dan kontrol terhadap tindakan lembaga negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindakan hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait regulasi pemilihan kepala daerah, dengan fokus pada implikasi dan konsekuensi hukumnya. Kajian ini juga berfokus untuk mengeksplorasi tentang tindakan DPR RI yang mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada mengenai undang-undang pemilihan kepala, khususnya terkait ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Studi ini menyimpulkan bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai contempt of court, melemahkan prinsip-prinsip demokrasi, menyimpangi asas lex superiori derogat legi inferiori, tindakan tanpa kewenangan, serta berpotensi menimbulkan inkonsistensi hukum. Penelitian ini juga membahas dampak isu-isu tersebut terhadap integritas dan keadilan dalam pemilihan kepala daerah 2024, termasuk ketidakadilan kesempatan antar partai politik, potensi korupsi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi legislatif. Rekomendasi diberikan untuk menjaga penegakan putusan Mahkamah Konstitusi dan memastikan proses demokrasi dalam pemilihan kepala daerah berjalan dengan baik.