STRATEGI HARMONISASI PENGUATAN KEDAULATAN INDONESIA DAN MEKANISME RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P) TERHADAP PARA PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA: STUDI KASUS ETNIS ROHINGYA

Abstract

Indonesia merupakan negara yang seringkali disinggahi oleh pengungsi dan pencari suaka dari negara lain. Pencari suaka adalah individu ataupun sekelompok orang yang melarikan diri ke negara lain dan meninggalkan negaranya sendiri untuk mendapatkan tempat yang aman serta perlindungan di negara yang disinggahi. Sedangkan, pengungsi merupakan orang atau golongan yang (menghindarkan) diri dari bencana atau bahaya dan menyelamatkan diri menuju tempat yang lebih aman. Namun, penanganan untuk imigran asing yang dalam hal ini adalah pengungsi dan pencari suaka belum mendapatkan penjelasan lebih komprehensif. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana upaya penanganan penerapan imigrasi di beberapa negara lain serta bagaimana harmonisasi penguatan kedaulatan pengaturan keimigrasian terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dengan mekanisme Responsibility to Protect (R2P) yang diharapkan bisa memberikan rekomendasi untuk peraturan mengenai pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif atau penelitian hukum doktrinal. Hasil dan pembahasan dari tulisan ini adalah adanya ketidaklengkapan norma terkait dengan proses keimigrasian di Indonesia yang berhubungan dengan pencari suaka dari negara lain. Selain itu, adanya perbedaan kebijakan yang berlaku terkait pengungsi dan pencari suaka di beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand yang diharapkan dengan perbandingan tersebut akan memberikan rekomendasi untuk peraturan tentang pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.